THE ROLE OF JUDICIAL ADMINISTRATION OF THE GOVERNMENT ACTION ARBITRARY OR VIOLATE RIGHTS CITIZENS

Aditia Syaprillah

Abstract


The state of judicial administration is formed in order to provide protection for justice seekers who felt indiscriminate with the decision made by judicial administration. Government policies have released with careful consideration on the interest of citizen, therefore district institutions have to be set up as a means for control system.

Goal of this study is to analyze the role of state judicial administration to provide protection from indiscrimination for all citizens. The research methods used in this study are normative and doctrine approaches, which are statute approach and regulation approach. Government authority has taken by regulation cannot be operated freely.

Keywords


government authority; government policy; The state of judicial administration

Full Text:

PDF

References


A. Literatur

Indroharto. (1993). Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku I Beberapa Pengertian Dasar hukum Tata Usaha Negara, Edisi Revisi. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan

Hamidi, Jazim dan Lutfi Mustafa. (2011). Dekonstruksi Hukum Pengawasan Pemerintahan Daerah (The Turning Point of Local Autonomy). Malang: Universitas Brawijaya Press.

Muchsan. (2007). Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia Cetakan Keempat. Jogyakarta: Penerbit Liberty.

Huda, Ni’mahtul. (2010). Problematika Pembatalan Peraturan Daerah, Yogjakarta: FH UII Press.

M.Hadjon, Philipus. (1987). Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara. Surabaya: PT Bina Ilmu.

M.Hadjon, Philipus et,al. (2011). Pengantar Hukum Administrasi Indonesia Cetakan kesebelas. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press

Basah, Sjachran. (1992). Perlindungan Hukum Terhadap Sikap-Tindak Administrasi Negara. Bandung: Penerbit Alumi.

. (1997), Eksistensi dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia, Cetakan Ketiga, Bandung: Penerbit Alumni

Marbun. S.F. (2011), Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia. Cetakan Ketiga. Yogyakarta: FH UII Press.

Pudyatmoko, Y. Sri dan Tjandra W. Riawan. (1996). Peradilan Tata Usaha Negara Sebagai Salah Satu Fungsi Kontrol Pemerintahan. Yogyakarta: Penerbit Universitas Atma jaya Yogyakarta.

Tjandra, W. Riawan. (2010). Teori & Praktek Peradilan Tata Usaha Negara. Edisi revisi. Yogyakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Harahap, Zairin. (2010). Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. edisi revisi. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 Tadulako Law Review



statcounter

Flag Counter

 

 Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.