SEMINAR DAN PENYULUHAN: IKHTIAR MEMAKSIMALKAN IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DI DESA KABALUTAN

Abstract

Tanggal 15 Oktober 2019 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diundangkan. Perubahan ini hanya pada Pasal 7 yang mengatur tentang batas minimum usia perkawinan; 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan. Ketentuan ini oleh UU 16/2019 diubah dan diseragamkan menjadi 19 tahun. Perubahan UU Perkawinan ini segera setelah diundangkan, menjadi ibarat pisau bermata dua. Di satu sisi mampu memenuhi harapan berbagai pihak, namun di sisi lain memberi dampak signifikan bagi melonjaknya permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama. Selain pernikahan tak tercatat, maraknya praktek pernikahan usia dini memang menjadi salah satu tantangan terberat dari implementasi Undang-Undang Perkawinan di Indonesia.      Fenomena       ini,       terjadi       pula di Desa Kabalutan Kabupaten Tojo Una-Una Sulawesi Tengah. Melihat kondisi faktual ini, Tim Pengabdi Fakultas Hukum Universitas Tadulako memutuskan untuk melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat di Desa Kabalutan. Kegiatan dilakukan dalam bentuk sosialisasi. Metode sosialisasi dilakukan melalui seminar dan penyuluhan yang dilaksanakan oleh Tim Pengabdi dibantu oleh mitra dari Dewan Dakwah Tojo Una- Una. Kegiatan sosialisasi ini sangat penting untuk dilakiukan terutama bila melihat kondisi faktual dari maraknya pernikahan dini sekaligus pernikahan tak tercatat di Desa Kabalutan. Kegiatan ini juga sekaligus diprokyeksikan dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat Kabalutan. Dengan demikian, kegiatan ini juga menjadi bagian dari ikhtiar sistemik, terencana, dan terukur bagi maksimalisasi implementasi Undang- Undang Perkawinan di Desa Kabalutan.