ANALISIS HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN AUTOPSI SEBAGAI UPAYA PEMBUKTIAN DALAM PENYIDIKAN DELIK PEMBUNUHAN DI KOTA PALU

Abstract

Permasalahan yang diteliti adalah prosedur pelaksanaan autopsi dalam upaya pembuktian delik pembunuhan di Kota Palu dan kendala dalam pelaksanaan autopsi sebagai upaya pembuktian delik pembunuhan di Kota Palu. Metode Penelitian menggunakan penelitian hukum empiris yang menggunakan data primer dan data sekunder yang kemudian dipresentasikan dalam bentuk pola berpikir induktif yaitu dari hal yang bersifat khusus menuju ke hal yang bersifat umum. Hasil penelitian menemukan bahwa prosedur pelaksanaan autopsi dalam upaya pembuktian delik pembunuhan di Kota Palu meliputi tahap sebelum autopsi, pelaksanaan autopsi dan setelah autopsi yang pada prinsipnya autopsi forensik baru boleh dilakukan jika ada surat permintaan tertulis dari penyidik dan setelah keluarga diberitahu serta telah memahami. Setelah dua hari dalam hal keluarga tidak menyetujui autopsi atau keluarga tidak ditemukan. Izin keluarga untuk melakukan autopsi forensik tidaklah begitu diperlukan. Sedangkan kendala dalam pelaksanaan autopsi sebagai upaya pembuktian delik pembunuhan di Kota Palu yaitu pemikiran masyarakat yang sempit, kurangnya pengetahuan aparat penegak hukum, kurangnya kesadaran dan pengetahuan keluarga korban, biaya dalam pelaksanaan bedah mayat, keterbatasan fasilitas dalam pelaksanaan bedah mayat, kurangnya sumber daya manusia dalam bidang forensik