ANALISIS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI DESA WUASA KECAMATAN LORE UTARA
Abstract
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan alokasi dana desa di Desa Wuasa Kecamatan Lore Utara. Tipe penelitian adalah deskriptif. Metode analisis data adalah analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Wuasa, seluruh kegiatan yang didanai oleh Alokasi Dana Desa (ADD) direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum. Alokasi Dana Desa (ADD) dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali. Jenis kegiatan yang akan dibiayai melalui Alokasi Dana Desa (ADD) sangat terbuka untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat berupa pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan desa dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan masyarakat desa yang diputuskan melalui musyawarah desa. Alokasi Dana Desa (ADD) harus dicatat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dan proses penganggarannya mengikuti mekanisme yang berlaku.
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Abimanyu, Anggito, 1995. Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat. Yogyakarta: BPFE UGM.
Azwardi dan Sukanto, 2014. Efektifitas Alokasi Dana Desa (ADD) dan Kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan.Jurnal Ekonomi Pembangunan, Juni 2014 Volume 12, No.1, Hal: 29 – 41. ISSN 1829-5843.
Badan Pusat Statistik, 2014. Kecamatan Lore Utara Dalam Angka, 2014. BPS Sulawesi Tengah.
Hasibuan, Malayu P, 2004 Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia. Yogyakarta. BPFE.
Kantor Desa Wuasa, 2015. Instrumen RPJMDes Desa Wuasa Kecamatan Lore Utara.
Munir, 2006. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta:Erlangga.
Ndraha, Taliziduhu. 1984. Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa. Jakarta:PT. Bina Aksara.
Poerwadarminta,W.J.S, 1996. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta:Balai Pustaka.
Siswanto, Bedjo, 2005. Manajemen Tenaga Kerja Indonesia Pendekatan Administratif dan Operasional. Jakarta:Bumi Aksara.
Putra, Pratiwi, dan Suwondo, 2012. Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Pada Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang).Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 1, No. 6. Hal. 1203-1212.
Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 28 Tahun 2008 tentang Alokasi Dana Desa.
Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyerahan Urusan Pemerintah Kabupaten Kepada Desa.
Peraturan Desa Nomor 04 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-DESA) Desa Wuasa Kecamatan Lore Utara.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Desa.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa.
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran,Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Wuasa Kecamatan Lore Utara, 2015
Sobi, 2009. Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yogyakarta:Pustaka Pelajar.
Sugiyono, 2008. Metode Penelitian Ekonomi dan Bisnis. Bandung:CV. Alfabeta.
Thomas, 2013. Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan di Desa Sebawang Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung. eJournal Pemerintahan Integratif, 2013, Vol. 1, No. 1. Hal, 51-64 ISSN 0000-0000, ejournal.pin.or.id © Copyright 2013.
Tobing, 2014. Analisis Alokasi Dana Desa (ADD) Berdasarkan Karakteristik Desa di Kabupaten Dairi. TesisMagister Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara, Medan.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Wasisitiono, Sadu dan Irwan Tahir, 2006. Prospek Pengembangan Desa. Jatinangor:Fokus Media.
Widjaja, HAW, 2003. Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat, dan Utuh. Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada.
Winardi, J, 1998. Pengantar Ilmu Ekonomi Edisi VII. Bandung:Tarsito.
Refbacks
- There are currently no refbacks.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.