ANALISIS PEMEKARAN WILAYAH DAN POTENSI KONFLIK DI KABUPATEN DONGGALA

Abstract

Pemekaran wilayah di lokasi penelitian sangat direspon oleh
masyarakat. Terbukti dari 100 responden yang di wawancara di
kedua lokasi penelitian rata-rata 66% memberi persetujuan akan
terjadinya pemekaran wilayah didaerahnya, dengan alasan bahwa
pemahaman mereka dilandasi pemekaran wilayah membawa angin
perubahan baik pada tingkat kesejahteraan maupun kemudahan
dalam mengakses layanan publik. Namun ada juga (34%) yang tidak
setuju, dengan alasan bahwa pemekaran wilayah sebenarnya bukan
untuk kepentingan masyarakat kecil namun untuk para elit politik
maupun elit birokrat .
Konflik pada daerah pemekaran pada lokasi penelitian disebabkan,
tidak puasnya masyarakat dan elit-elit politik tertentu pada pasca
pemekaran. Menurut hasil penelitian seperti tidak meratanya kursi
kekuasaan, pemerataan pada akses-akses potensial serta masih sulit
mengakses layanan publik seperti yang dijanjikan pada PRA
pemekaran (kampanye pemekaran wilayah).
Dari hasil penelitian, ditemui fakta bahwa konflik yang terjadi di
daerah penelitian lebih dominan issunya tapal batas (batas wilayah).
Hal ini didasari bahwa adanya keragu-raguan pemerintah dalam
menentukan tapal batas (54%), apalagi wilayah yang disengketakan
seperti di Kecamatan Sindue (desa Lero) mengandung emas dan
telah ada penambangan rasional. Desa tersebut belum jelas batas
wilayah karena masih dilingkari oleh kepentingan penentu kebijakan
(birokrat lokal).