KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH SUATU TINJAUAN FILOSOFIS

Abstract

Proses pemantapan integrasi nasional pada prinsipnya
melibatkan dua problema pokok. Pertama, bagaimana membuat
rakyat tunduk, taat dan patuh kepada tuntutan negara. Kedua,
bagaimana meningkatkan konsensus normatif yang mengatur tingkah
laku politik masyarakat atau individu-individu yang ada didalamnya,
Dilihat dari sudut ini, ada dua mainstream yang terbentuk di
dalam masyarakat bangsa Indonesia yakni, bahwa pemberian
kebijakan otonomi kepada daerah-daerah. Perspektif pertama
melihat otonomi daerah sebagai suatu ancaman terhadap integrasi
nasional, sementara yang lain justru otonomi daerah adalah sebagai
perekat integrasi bangsa. Dari kedua perspektif tersebut, maka
penulis mencoba melihat secara jernih problema otonomi daerah
dari perspektif filosofis, sehingga dapat terungkap makna hakiki dari
kebijakan otonomi daerah tersebut sebagai suatu solusi untuk
menghilangkan atau meminimalisir diskursus mengenai konsep
otonomi daerah yang seakan-akan menjadi pokus perdebatan yang
tak pernah berkesudahan antara pemerintah pusaat dengan
pemerintah daerah dalam konteks Negara kesatuan.
Kata kunci: Otonomi daerah, ontologi, epistemologi dan aksiologi