MEMAHAMI PERKEMBANGAN DESA DI INDONESIA

Muhammad Nur Alamsyah

Abstract


Pada umumnya pemerintahan desa di seluruh Indonesia
zaman dahulu bentuknya menurut hukum adat adalah "collegial"
Desa adalah daerah otonom yang paling tua, dimana desa lahir
sebelum lahirnya daerah koordinasi yang lebih besar dan sebelum
lahirnya kerajaan (negara), sehingga ia mempunyai otonomi yang
penuh dan asli. Sebelum era kolonialisme, struktur politik dan fungsi
pemerintahan asli (desa) sudah dikenal luas dalam berbagai
masyarakat, bukan hanya di Indonesia tetapi juga di daerah lain di
luar Indonesia. Contohnya, barangay di Filipina, panchayat di Indo
Pakistan, sultanates di Malaysia, small kingdoms di Nepal, gam
sabbawas di Sri Lanka, desa di Jawa, dan sakdina di Thailand.
Nama-nama di atas merupakan struktur politik dengan fungsi-fungsi
tertentu yang sudah dikenal dan dipraktekkan sangat lama dalam
masing-masing masyarakat.
Masuknya sistem pemerintahan modern di desa, telah
merobak sejarah panjang hasil buah karsa dan karya perjalanan
panjang karakteristik budaya yang mengedepankan komunalisme
kearah individualistik. Di Indonesia, diperkirakan lebih dari tiga
perempat penduduk Indonesia tinggal di daerah pedesaan. Sehingga
selalu menjadi masalah pelik dalam pemajuannya. Salah satunya
adalah bagaimana upaya menghapuskan kesenjangan antara desa dan
kota dimana hal tersebut selalu dijadikan indikator keberhasilan
pembangunan secara nasional. Sementara, dampak umum
pembangunan terhadap desa yang membawa efek yang jauh lebih
membahayakan masyarakat desa dalam friksi-friksi yang tajam tidak
menjadi telaah penting. Sementara hal tersebut akan berimplikasi
terhadap perubahan nilai fundamental (local identity), sehingga
semakin merapuhkan sendi-sendi tradisi dan kekeluargaan yang
membangun komunitas desa.
Kata Kunci : Desa, Pembangunan, Otonomi

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.