KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN AKUNTABILITAS PENGGUNAAN ANGGARAN

Abstract

Permasalahan mendasar dalam pelaksanaan otonomi di bidang keuangan daerahberdasarkan Undang-undang No.32 tahun 2004 Pasal 161 ayat 2 menyebabkan perubahandalam pengelolaan keuangan daerah. Perubahan ini menyangkut masalah budgeting reformatau reformasi anggaran, yaitu perubahan dari traditional budget yang didominasi daripenyusunan anggaran yang bersifat line item dan incrementalism, proses penyusunananggaran yang mendasarkan pada besarnya realisasi anggaran tahun sebelumnya, danbertentangan dengan kebutuhan riil serta kepentingan masyarakat. Kebijakan pengelolaankeuangan daerah berdasarkan tingkat komprehensif dan disiplin keuangan, fleksibilitas,kejujuran, transparansi dan akuntabilitas untuk pembuatan MC (monthly certificate), SPPLS(surat permintaan pembayaran langsung), SPP-GU (surat permintaan pembayaran belanjaoperasional), dan penerbitan SPMU (surat perintah membayar uang) sudah terlaksanadengan baik.Keyword: Kebijakan keuangan daerah adalah disiplin dan akuntabel