TINJAUAN YURIDIS PEMANFAATAN TANAH UNTUK KEPERLUAN HUNTAP PASCA BENCANA ALAM DI PALU

Abstract

Tujuan dalam penelitian ini adalah: Untuk mengetahui Status Hukum Tanah Yang Diberikan Kepada Hunian Tetap (Huntap) Tondo 1. Untuk mengetahui Peralihan Hunian Tetap (Huntap) Tondo 1 Menjadi Hak Milik. Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah metode penelitian hukum empiris. Metode penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum dilingkungan masyarakat. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada didalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah. Adapun kesimpulan dalam penelitian ini adalah: Status Hukum Tanah yang di bangun menjadi Huntap Tondo 1 dengan jumlah 1.500 Unit yaitu lahan tersebut sebelumnya telah dimanfaatkan dan berstatus Hak Guna Bangunan (HGB) milik Badan hukum PT. Lembah Palu Nagaya, yang berakhir masa pemanfaatannya Tahun 2025. akan tetapi dengan keluarnya surat Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nomor: BP.04.01/1801/X/2018 Perihal pembangunan Hunian Tetap relokasi bencana, bertujuan agar pemilik HGB melepaskan Hak nya untuk keperluan pembangunan Hunian Tetap bagi korban bencana alam di Kota Palu. Peralihan Huntap menjadi Hak Milik, diberikan kepada para penyintas bencana  alam di kota palu, dan Huntap tersebut sudah dinyatakan sebagai Hak Milik dikarenakan pada saat penghuni dinyatakan lolos dan berhak menerima Huntap tersebut maka para penghuni diminta untuk menandatangani surat perjanjian penghunian yang di buat oleh Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia, di tanda tangani oleh pihak pertama yaitu Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia diatas materai, di tanda tangani oleh pihak kedua yaitu penghuni itu sendiri dan yang mengetahui Pemerintah Kota Palu yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah, bahwa Hunian Tetap (Huntap) tersebut sudah menjadi hak milik dan sah secara hukum serta sudah berstatus Hak Milik, dibuktikan dengan adanya sertifikat Hak Milik yang telah di Terima oleh sebagian para penghuni, dan beberapa penghuni yang lain masih menunggu penyerahan Sertifikat Hak Milik dari BPN Kota Palu.