PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEREDARAN PRODUK KOSMETIK ILEGAL DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI BARAT

Abstract

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana penegakan hukum pidana terhadap peredaran produk kosmetik ilegal di Kepolisian Daerah Sulawesi Barat?. 2) Apa kendala yang dihadapi oleh penegak hukum dalam menangani peredaran produk kosmetik ilegal?. Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya masyarakat yang sebenarnya dengan menggunakan pendekatan deskriptif analisis yaitu dengan mengamati fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Adapun kesimpulan dalam peneitian ini adalah: Penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang mengedarkan produk kosmetik illegal oleh pihak Kepolisian Daerah Sulawesi Barat adalah melalui upaya penal dan non penal. Adapun bentuk upaya penal yaitu melakukan penangkapan kepada pelaku usaha yang mengedarkan produk kosmetik illegal yang dilakukan penyidikan oleh pihak Kepolisian, diajukan ke kejaksaan serta diajukan kepengadilan untuk dilakukan penuntutan dan menetapkan pasal yang sesuai dengan pasal KUHP. Langkah-langkah upaya non penal dalam penanggulangan peredaran produk kosmetik illegal di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Barat antara lain melakukan pembinaan yang hanya diberlakukan bagi mereka yang belum mempunyai tracke record atau rekam jejak dalam melakukan pelanggaran mengedarkan produk kosmetik ilegal, melakukan operasi razia gabungan serta melakukan himbauan atau penyuluhan kepada masyarakat. Kendala-kendala yang dihadapi oleh pihak Kepolisian Daerah Sulawesi Barat adalah para pelaku usaha melakukan pemasaran melalui media online sehingga menyebabkan pihak yang berwajib sulit untuk menggungkapkan identitas para pelaku.