PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGEMBALAAN TERNAK DI KOTA PALU (SUATU KAJIAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG PENERTIBAN TERNAK)

Abstract

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Pengembalaan Ternak di Kota Palu ditinjau Dari Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Penertiban Ternak ?. 2) Bagaimana Hambatan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pengembalaan Ternak Di Kota Palu ?. Tujuan dalam penelitian ini adalah : Untuk Mengetahui Penegakan Hukum Terhadap Pengembalaan Ternak di Kota Palu Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Penertiban Ternak. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu Yuridis Empiris. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara, kuisioner dan dokumen-dokumen maupun berkas-berkas yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas yang dijadikan sebagai bukti otentik. Adapun kesimpulan dalam penelitian ini adalah: Penegakan hukum terhadap pengembalaan ternak di Kota Palu yaitu : melakukan Patroli Setiap Hari, melakukan Penangkapan, mendatangi pemilik ternak, membawa ternak hasil tangkapan ke kantor Satpol PP, pemeriksaan di Polres Palu, melakukan upaya paksa Non Litigasi. Dalam hal penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak Kelurahan Lere merupakan penegakan yang tidak memiliki kekuatan hukum, penegakan tersebut hanya sebatas memperingati pemilik ternak dengan memberi peringatan melalui masjid-masid yang ada dikelurahan. Hambatan-hambatan dalam penegakan hukum terhadap pengembalaan ternak di Kota Palu antara lain aparat penegak tidak memiliki keahlian menangkap ternak, minimnya partisipasi aparat kelurahan, tidak memiliki tempat penampungan khusus ternak, sarana dan prasarana, peran dan budaya masyarakat serta hukum itu sendiri.