ANALISIS PERJANJIAN KEMITRAAN ANTARA PERUSAHAAN SAWIT DENGAN MASYARAKAT DI KEC. PETASIA TIMUR KAB. MOROWALI UTARA

Abstract

Permasalahan dalam penelitian ini adalah : (1) Bagaimana pola kemitraan yang cocok antara PT. Agro Nusa Abadi dengan masyarakat ditinjau dari peraturan pemerintah?. (2) Apakah keterlambatan pemberian kompensasi oleh PT. Agro Nusa Abadi kepada masyarakat dikategorikan sebagai wanprestasi?. Metode penelitian hukum yang penulis gunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian yuridis-emperis. Metode penelitian yuridis-empiris adalah penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat. Adapun kesimpulan dalam peenlitian ini adalah: Perjanjian kemitraan perkebunan diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Selanjutya sebagai aturan pelaksananya masih digunakan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan, serta Keputusan Menteri Pertanian Nomor 940/kpts/OT.210/10/97 tentang Pedoman Kemitraan Usaha Pertanian dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Pertanian. Pengaturan kemitraan dalam rangka menjamin keberlanjutan usaha yang sesuai dengan sifat dan tujuan usaha masih mengambang sehingga memerlukan pengaturan yang lebih kompleks. Dalam Pola kemitraan ini menggunakan pola inti-plasma, Pola Inti-plasma adalah hubungan kemitraan antara usaha kecil dengan usaha menengah atau usaha besar sebagai inti membina dan mengembangkan usaha kecil yang menjadi plasma dalam penyediaan lahan, penyediaan sarana produksi, pemberian bimbingan teknis manajemen usaha, produksi, perolehan, penguasaan, dan peningkatan teknologi yang diperlukan bagi peningkatan efisiensi dan produktifitas usaha.