ANALISIS YURIDIS TENTANG TINDAKAN TEGAS DAN TERUKUR OLEH KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA

Abstract

Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum Kepolisian dalam melakukan tindakan tegas dan terukur, dan menjelaskan pertanggungjawaban personel polisi yang menggunakan kewenangan tindakan tegas dan terukur serta kaitannya dengan etika profesi hukum. Pennulisan ini menggunakan penelitian hukum normatif atau penelitian doctrinal. Ketentuan soal tindakan tegas dan terukur oleh polisi tertuang dalam sejumlah regulasi institusi kepolisian. Secara lugas, kalimat itu hanya muncul secara presisi di satu regulasi, yakni Prosedur Tetap (Protap) Kepala Polri 1/X/2010 tentang Penanggulangan Anarki, tepatnya pada Nomor 5 huruf e. Dalam Protap ini, tindakan tegas dan terukur ditempatkan sebagai cara bertindak personel kepolisian, baik individu maupun satuan, saat berhadapan dengan tindakan anarki. 2) Personel polisi tidak lepas dari laporan pertanggungjawaban. Dalam Perkap 1/2009 tertuang penjelasan soal pertanggungjawaban seorang personel Polri yang telah menggunakan wewenang untuk melakukan tindakan tersebut.