PROBLEMATIKA YURIDIS TENTANG SURAT DAKWAAN BATAL DEMI HUKUM DALAM PERKARA PIDANA

Abstract

Tujuan penelitian untuk melihat argumentasi yuridis majelis Hakim dalam menentukan surat dakwaan batal demi hukum, dan untuk melihat ambang yuridis terhadap perkara yang dinyatakan surat dakwaan batal demi hukum. Penelitian yuridis normatife bagaimana hukum yang seharusnya (hukum dalam Buku) , menggunakan teori sistem hukum (Teori Sistem Hukum) sebagai pisau analisis, bahan yang digunakan dalam penelitian bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan tertier terdiri dari kamus hukum. Peneliti mendapatkan jawaban bahwa Argumentasi yuridis majelis Hakim dalam menentukan surat dakwaan batal demi hukum bahwa terlihat ketidakhati-hatian dari penyidik pada saat melakukan penyidikan karena tidak adanya kesesuaian antara keterangan saksi, keterangan terdakwa dan hasil pemeriksaan urin dengan analisa yuridis walaupun terdakwa tangan. Oleh karena penuntut umum melakukan penuntutan berdasarkan Berita Acara Penyidikan yang tidak sah, maka penuntutan harus dinyatakan tidak dapat diterima atau batal demi hukum; Sebenarnya surat Dakwaan yang dinyatakan batal demi hukum yang didakwakan maka perkaranya masih dapat diajukan kembali ke pengadilan dengan Surat Dakwaan baru yang telah disempurnakan penyusunannya. Mengenai isi putusan yang menyatakan surat dakwaan batal demi hukum tidak akan pernah melekat unsur nebis di idem, karena putusan itu sendiri sama sekali bukan peristiwa pidana yang dilakukan terdakwa. Peristiwa pidana yang dilakukan terdakwa belum disentuh dalam putusan. Yang dipetimbangkan baru mengenai hal kelengkapan dan kesempurnaan surat dakwaan. Jadi putusan pengadilan yang menyatakan dakwaan batal demi hukum, secara yuridis tidak kewenangan jaksa untuk mengajukan terdakwa kembali ke pemeriksaan sidang pengadilan. Mengenai isi putusan yang menyatakan surat dakwaan batal demi hukum tidak akan pernah melekat unsur nebis di idem, karena putusan itu sendiri sama sekali bukan peristiwa pidana yang dilakukan terdakwa. Peristiwa pidana yang dilakukan terdakwa belum disentuh dalam putusan. Yang dipetimbangkan baru mengenai hal kelengkapan dan kesempurnaan surat dakwaan. Jadi putusan pengadilan yang menyatakan dakwaan batal demi hukum, secara yuridis tidak kewenangan jaksa untuk mengajukan terdakwa kembali ke pemeriksaan sidang pengadilan. Mengenai isi putusan yang menyatakan surat dakwaan batal demi hukum tidak akan pernah melekat unsur nebis di idem, karena putusan itu sendiri sama sekali bukan peristiwa pidana yang dilakukan terdakwa. Peristiwa pidana yang dilakukan terdakwa belum disentuh dalam putusan. Yang dipetimbangkan baru mengenai hal kelengkapan dan kesempurnaan surat dakwaan. Jadi putusan pengadilan yang menyatakan dakwaan batal demi hukum, secara yuridis tidak kewenangan jaksa untuk mengajukan terdakwa kembali ke pemeriksaan sidang pengadilan. Yang dipetimbangkan baru mengenai hal kelengkapan dan kesempurnaan surat dakwaan. Jadi putusan pengadilan yang menyatakan dakwaan batal demi hukum, secara yuridis tidak kewenangan jaksa untuk mengajukan terdakwa kembali ke pemeriksaan sidang pengadilan. Yang dipetimbangkan baru mengenai hal kelengkapan dan kesempurnaan surat dakwaan. Jadi putusan pengadilan yang menyatakan dakwaan batal demi hukum, secara yuridis tidak mengeluarkan kewenangan jaksa untuk mengajukan terdakwa kembali ke pemeriksaan sidang pengadilan.