ANALISIS PENYITAAN BARANG MILIK NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

Abstract

Penyitaan Barang Milik Negara dalam Tindak Pidana Korupsi merupakan upaya yang dilakukan penyidik pada lembaga penegak hukum untuk kepentingan pembuktian dalam proses penyidikan, penuntutan dan peradilan, selain itu merupakan langkah antisipatif yang bertujuan untuk menyelamatkan atau mencegah beralih atau hilangnya harta kekayaan dari terpidana korupsi yang kelak akan diputuskan oleh pengadilan, untuk disita akibat tindak pidana korupsi. Bentuk Barang Milik Negara berupa barang bergerak, barang tidak bergerak, Persedian, Konstruksi pengerjaan dan Aset tidak berwujud, serta Dokumen Kepemilikan Barang Milik Negara yang berkaitan dengan Perbendaharaan Negara. Permasalahan: Bagaimana Pelaksanaan Penyitaan Barang Milik Negara dalam Tindak Pidana Korupsi dan Faktor-faktor apa yang mempengaruhi Penyitaan Barang Milik Negara hasil tindak pidana Korupsi. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu sesuatu bentuk penelitian yang menekankan pada pemahaman dan pengkajian akan bahan hukum primer yang berupa asas-asas hukum khususnya kaidah-kaidah hukum berupa peraturan perUndang-Undangan serta ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan ruang lingkup permasalahan. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini yakni pendekatan terhadap peraturan dan pendekatan konsep. bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. Penelitian ini termasuk penelitian hukum normative (Kepustakaan) yang bersumber dari data sekunder. Teknik Pengumpulan data yang digunakan adalah library research (studi kepustakaan) yaitu dengan menelaah data yang bersumber dari data sekunder sebagai berikut:bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Pada penelitian ini menggunakan analisa hukum normatif, pengelohan bahan hukum pada dasarnya rangkaian aktivitas untuk mengadakan sistematisasi  atau klasifikasi atas bahan hukum tertulis dalam mempermudah kegiatan analisis terhadap bahan hukum primer.