PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA TIDAK MENGHAPUSKAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENYERTAAN TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI PUTUSAN PENGADILAN TIPIKOR PENGADILAN NEGERI PALU)

Abstract

Permasalahan yang hendak diuraikan dalam penelitian tesis ini adalah apakah pengembalian kerugian keuangan negara dapat menghentikan proses perkara tindak pidana korupsi.? dan apakah pengembalian kerugian keuangan negara dapat membebaskan pelaku dalam perkara tindak pidana korupsi?. Untuk memperoleh data dalam penulisan skripsi ini dilakukan melalui penelitian  kepustakaan dengan pendekatan yuridis normatif. Dalam menemukan jawaban atas permasalah tersebut di atas, peneliti mendapatkan jawaban bahwa pengembalian Kerugian Keuangan Negara dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi  mengenai penyalagunaan Pengelolaan Keuangan Desa Panjo Kecamatan Pamona Selatan Tahun Anggaran 2018 yang berasal dari Anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Panjo Kecamatan Pamona Selatan Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2018 tidak menghapuskan pidana terhadap pelaku tindak pidana tersebut. Bahwa Pengembalian Kerugian Keuangan Negara dalam perkara tersebut hanya merupakan salah satu faktor yang meringankan. Meskipun pelaku tindak pidana korupsi telah mengembalikan kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi  mengenai penyalagunaan Pengelolaan Keuangan Desa Panjo Kecamatan Pamona Selatan Tahun Anggaran 2018 yang berasal dari Anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Panjo Kecamatan Pamona Selatan Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2018  tidak membebaskan pelaku dalam perkara tindak pidana korupsi karena dianggap sebagai timbal balik yang telah meringankan tugas negara.