PENGADAAN TANAH UNTUK PERLUASAN BANDAR UDARA MUTIARA SIS AL JUFRI PALU PERSPEKTIF UU NOMOR 2 TAHUN 2012
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanan dari UU Pengadaan Tanah dalam pengadaan tanah untuk peluasan Bandar Udara Mutiara Sis Aljufri Palu. Dengan pokok permasalahan yang diangkat adalah Apakah Kebijakan Pengadaan Tanah Untuk Perluasan Bandar udara Mutiara Sis Aljufri Palu sudah sesuai UU Nomor 2 Tahun 2012, dan bagaimana Penyelesaian Penolakan Ganti Rugi Dari Masyarakat Pada Pengadaan Tanah Untuk Perluasan Bandar Udara Mutiara Sis Aljufri Palu. Sementara metodologi penelitian yang digunakan dalam melakukan pemecahan masalahnya adalah metodelogi hukum normatif tetapi ditunjang dengan bahan hukum yang diperoleh dilapangan dengan cara wawancara terstruktur untuk menjawab permasalahan secara lebih akurat. Bentuk penyelesaian penolakan harga yang ditawarkan seandainya ada yang keberatan terhadap nilai yang ditawarkan pemerintah Kota Palu, akan dilakukan sesuai dengan aturan berlaku. Yakni kepada pihak yang keberatan dipersilakhan mengajukan gugatan kepengadilan untuk mendapatkan putusan. Tetapi selama berlakunya UU pengadaan Tanah (2 Tahun 2012) tidak ada lagi keberatan karena nilai yang ditawarkan berdasarkan hasil penilaian dari jasa penilai independen.
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Buku
Aminuddin Salle, 2007, Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, Total Media, Yogyakarta
Adrian Sutedi, 2008, Implementasi Prinsip Kepentingan Umum Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan, Sinar Grafika, Jakarta
H. M. Arba, 2019, Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, Sinar Grafika, Jakarta
H. Muchsin dan Imam Koeswahyono, 2008, Aspek Kebijaksanaan Hukum Penatagunaan Tanah Dan Tata Ruang, Sinar Grafika Jakarta
Maria S.W. Soemardjono, 2006, Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasinya, Kompas, Jakarta
Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Dasar Pokok-Pokok Agraria
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
Refbacks
- There are currently no refbacks.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.