Email this article 
ATURAN HUKUM KETENAGAKERJAAN INDONESIA DITINJAU DARI PERSFEKTIF NEGARA KESEJAHTERAAN
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan terkait ketenagakerjaan di Indonesia berdasarkan ajaran Negara Kesejahteraan (welfare state), serta peran pemerintah dalam pengawasan dibidang ketenagakerjaan Indonesia sebagai Negara Kesejahteraan (Welfare State). Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dikombinasikan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri berbagai buku literatur, peraturan perundang-undangan serta dokumen yang memiliki relevansi dengan pokok kajian. Bahan hukum tersebut kemudian diolah dan dianalisis secara mendalam sehingga diperoleh ratio decidendi mengenai persoalan hukum yang diteliti. Salah satu ciri Negara kesejahteraan adalah adanya campur tangan pemerintah dalam membuat kebijakan yang melindungi para buruh atau tenaga kerja untuk mencapai kesejahteraan berupa Jaminan sosial dan upah yang layak.
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Buku
Brian Lund, 2002, Understanding State Welfare: Social Justice or Social Exclusion, Sage Publication, London.
Christopher Pierson, 2006, The Welfare State Reader , Polity Press, Cambridge. Peraturan Perundang-undangan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Kesatuan Republik Indonesia Nomor 3866).
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Kesatuan Republik Indonesia Nomor 5587).
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Kesatuan Republik Indonesia Nomor 4279).
Undang-Undang Nomor 21 tahun 2000 tentang serikat pekerja dan buruh (Lembaran Negara Republik Imdonesia Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Kesatuam Republik Indonesia Nomor 3988).
Perpres Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Pengawasan Ketenagakerjaaan.
Refbacks
- There are currently no refbacks.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.