Email this article 
HAK KONSTITUSIONAL MANTAN NARAPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI UNTUK MENDAPATKAN PEKERJAAN
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memahami peranan hukum kepegawaian dan hukum pemilihan umum dalam memberdayakan mantan narapidana tindak pidana korupsi serta hak konstitusional mantan narapidana tindak pidana korupsi untuk mendapatkan pekerjaan.
Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dikombinasikan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri berbagai buku literatur, peeraturan perundang-undangan serta dokumen yang memiliki relevansi dengan pokok kajian. Bahan hukum tersebut kemudian diolah dan dianalisis secara mendalam sehingga diperoleh ratio decidendi mengenai persoalan hukum yang diteliti.
Hasil Penelitian dimaksud menunjukkan bahwa pembatasan mantan narapidana tindak pidana korupsi untuk menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan untuk mencalonkan diri sebaaai anggota legislatif sebagaimana diatur dalam Hukum Kepegawaian dan hukum pemilihan umum merupakan norma yang sejalan dengan UUD NRI TAHUN 1945 (konstitusional). Hal tersebut berdasarkan pembatasan hak yang ditentukan dalam UUD NRI TAHUN 1945.
This research aims at analyzing and understanding the role of the law of employee affair and election in empowering ex-convicts of criminal law and considering the constitutional right of ex-convicts of criminal law to get job.
This was a normative law research with legislation approach. Legal material used in this research were combined with library research based on the several kinds of literature book, legislations rules, and the documents releted to the research study. The legal material were tabulated and analyzed in the depth, than the ratio decidendi about the law pronlems researched was found.
The result of the research show that the control of ex-convicts of criminal law to be the state civil apparatus and legislative members as stated in the law of employee affair and election rules wich are norms that based UUD NRI TAHUN 1945 (constitutional). This also based in the right control of UUD NRI TAHUN 1945.
Keywords : Constitutional Right, Ex-Convict of Criminal Law, State Civil Apparatus, Legislation members.
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Buku Moeljatno. 2002. Asas-asas Hukum Pidana. Jakarta. Rineka Cipta. Sianturi, S.R. 2002. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya. Jakarta. Storia Grafika. Thalib, Dahlan. Jazim Hamidi. Ni’matul Huda. 2012. Teori dan Hukum Konstitusi. Jakarta. Raja Grafindo Persada. Gautama, Sudarto. 1973. Pengertian Tentang Negara Hukum. Bandung. Alumni. Azhari. 2012. Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Tentang Unsur-unsurnya. Jakarta. UI Press. Peraturan Perundang-undangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Undang-Undnag Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja. Lain-Lain Asshiddiqie, Jimly. 2019. Prinsip Pokok Negara Hukum. Melalui https://anggara.org/2008/01/12/prinsip-prinsip-negara-hukum/. [11/11/2019].
Refbacks
- There are currently no refbacks.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.