Email this article 
PENGATURAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI INDONESIA DENGAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA
Abstract
Salah satu agenda dari reformasi birokrasi di bidang pengembangan sumber daya manusia adalah terwujudnya ASN yang berintegritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Guna memberikan landasan hukum yang kuat bagi pengembangan sumber daya aparatur negara/pemerintah maka dibentuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Dengan demikian diharapkan terwujud tata pemerintahan yang baik dengan dukungan birokrasi pemerintah yang profesional, berintegritas tinggi, menjadi pelayan masyarakat dan abdi negara. Untuk mencapai kondisi sebagaimana dirumuskan dalam RPJP 2005-2024, dilakukan adalah pembentukan UU ASN yang kemudian ditindaklanjuti dengan pembentukan sejumlah peraturan pemerintah dan peraturan menteri guna melaksanakan berbagai ketentuan yang diperintahkan dalam UU ASN. Salah satu peraturan terbaru yang ditetapkan sebagai perintah Pasal 78 UU ASN adalah Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Sipil.
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Aminuddin Ilmar, Hukum Tata Pemerintahan, Identitas Universitas Hasanuddin, Makassar, 2013.
Bagir Manan, Politik Publik Pers, Dewan Pers, Jakarta, 2012.
Harjono, Konstitusi sebagai Rumah Bangsa, Setjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2008.
Hayat, Peneguhan Reformasi Birokrasi Melalui Penilaian Kinerja Pelayanan Publik, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Volume 20, Nomor 2, November 2016.
Hesti Puspitosari, dkk, Filosofi Pelayanan Publik, Setara Press, Malang, 2011.
Lucianasari, Urgensi Pengelolaan Kinerja PNS Berbasis SKP, 2 Januari 2018, dalam https://setkab.go.id/urgensi-pengelolaan-kinerja-pns-berbasis-skp.
Luthfi J. Kurniawan dan Mustafa Lutfi, Perihal Negara, Hukum, dan Kebijakan Publik, Setara Press, Malang, 2011.
Miftah Thohah, Manajemen Kepegawaian di Indonesia, Prenada, Jakarta. 2005.
Mirza Nazution, Politik Hukum dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Puspantara, Jakarta, 2015.
Moh.Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, 2009.
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Cet. III, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007.
Philipus M. Hajon, dkk, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gadjah Mada University Press, Jogjakarta, 2005.
Prijono Tjiptoherijanto, Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara 2018, Komisi Aparatur Sipil Negara, Jakarta, 2018.
Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Rajawali Pers, Jakarta, 2006.
Setiawan Wangsaatmaja, Grand Design Pembangunan Aparatur Sipil Negara 2020-2024:Strategi Membangun Integritas dan Disiplin ASN, paparan disampaikan pada Rapat Koordinasi dan Sosialiasi Kebijakan Netralitas dan Disiplin ASN, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Medan, 4 April 2019.
Sofian Effendi, Akselerasi Reformasi Birokrasi untuk Mewujudkan Indonesia 2024 dan Visi Indonesia 2045, 4 Januari 2018.
Teuku Saiful Bahri Johan, Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Tataran Reformasi Ketatanegaraan Indonesia, Penerbit Deepublish, Jogjakarta, 2018.
Tedi Sudrajat, Problematika Penegakan Hukuman Disiplin Kepegawaian, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 8 No. 3 Desember 2008.
Tedi Sudrajat, Perlindungan Hukum Atas Biropatologi yang Berimplikasi Maladministrasi: Analisis Tindakan Penundaan Berlarut dalam Proses Perizinan, Jurnal Civil Servis Volume 12 No. 2 November 2018.
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135).
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037).
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340).
Refbacks
- There are currently no refbacks.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.