IMPLEMENTASI TIM PENGAWAL DAN PENGAMAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH DALAM RANGKA PENCEGAHAN TIINDAK PIDANA KORUPSI DI KABUPATEN MOROWALI

Hartadhi Christianto

Abstract


Tujuan Penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisis  tim pengawal dan pengaman pemerintah dan pembangunan daerah dalam rangka upaya pencegahan tindak pidana korupsi di Kabupaten Morowali. Untuk mengetahui dan menganalisis  faktor berpengaruh terhadap upaya Kejaksaan Negeri Morowali dalam penanggulangan tindak pidana korupsi pada pemerintahan dan pembangunan daerah Kabupaten  Morowali. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Yuridis Empirik.

Hasil Penelitian menunjukkan Impelementasi TP4D dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi di Kabupaten  Morowali  sudah optimal. Artinya kinerja TP4D di Kabupaten Morowali  sudah sesuai dengan tugas dan fungsinya, sekalipun masih ada temuan  Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terindikasi korupsi namun rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan BPK  hanya membebankan pengembalian kerugian negara.

Faktor-faktor  yang mempengaruhi impelementasi Tim Pengawalan dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi di Kabupaten  Morowali meliputi stratifikasi sosial, morfologi, dan control sosial. Hal ini dapat dilihat dari rendahnya respon OPD terhadap kehadiran TP4D dalam proses pendampingan, persepsi OPD tentang TP4D bukan sebagai pengawas melainkan sebagai mitra belaka, dan rendahnya kepedulian antar sesama Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan OPD.


Keywords


Pencegahan Korupsi; Pengawalan dan Pendampingan

Full Text:

PDF

References


Hamzah,1984. Korupsi Di Indonesia Masalah Dan Pemecahannya, Jakarta, Gramedia, _________, 2005. Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, Jakarta, Raja Grafindo Persada, A. S. Alam, 2010. Pengantar Kriminologi, Pustaka Refleksi Books, Makassar, Bauer, Jeffrey C, 2003. Role Ambiguity and Role Clarity.. A Comparison of Attitudes in Germany and the United States, Dissertation. Clermont: University of Cincinnati. Chaidir Ali, Badan Hukum, Alumni, Bandung, 1991. Djoko Prakoso, 1988, Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana, Liberty, Yogyakarta. Effendi, Marwan, 2005. Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif HUkum. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. Jeffrey C. Bauer. 2003.Role Ambiguity and Role Clarity: A Comparison of Attitudes in Germany and the United States. Dissertation, University of Cincinnati – Clermont. Kanfer, R, 1987. Task-specific motivation: An integrative approach to issues of measurement, mechanisms, processes, and determinants. Journal of Sosial and Clinical Psychology. 1987. Laden Marpaung, 1992.Tindak Pidana Korupsi Masalah Dan Pemecahannya, Jakarta, Sinar Grafika. Martiman Prodjohamidjojo, 2001.Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999), Bandung, Mandar Maju. Micelle J. Hindin. , 2007.Role theory in George Ritzer (ed.) The Blackwell Encyclopedia of Sociology, Blackwell Publishing. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, 1976. Purniati & Moh. Kemal Darmawan, Mashab dan Penggolongan Kriminologi, Citra Aditya Bakti, Bandung. Romli Atmasasmita, 1999. Menyikap Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Yogyakarta, Aditya Media. Setiyono H,2003..Kejahatan Korporasi, Bayumedia Publishing, Jakarta. Soedjono Dirdjosisworo1983, Penaggulangan Kejahatan (Crime Prevention), Alumni, Bandung, Stephen P. Robbins. . 2001. Organizational Behavior, New Jersey, 07458: Prentice-Hall Inc Suteki. 2008. Rekonstruksi Politik Hukum Tentang Hak Menguasai Negara Atas Sumber Daya Air Berbasis Nilai Keadilan Sosial (Studi Privatisasi Pengelolaan Sumber Daya Air), Disertasi pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang. Suteki. 2008. Rekonstruksi Politik Hukum Tentang Hak Menguasai Negara Atas Sumber Daya Air Berbasis Nilai Keadilan Sosial (Studi Privatisasi Pengelolaan Sumber Daya Air), Disertasi pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang. Victor M. Situmorang, 1990.Tindak Pidana Pegawai Negeri Sipil, Jakarta, Rineka Cipta, William J.Camblis dan Robert B. Seidman. 1971. Law, Order, and Power, Reading, Mess Addison, Wesly. Hal. 12. Dalam Sulharman “Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam transaksi saham di Pasar Modal” Direktori Universitas Hasanuddin. Yeni Armawati. 2013. Implementasi Peraturan Walikota Semarang Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang “Pengendalian Lingkungan Hidup Terhadap Mekanisme Kegiatan Pengendalian Pencemaran Udara” Di Wilayah Semarang Timur. Semarang: Fak. Hukum Unnes. Donald Black. Konsep perilaku hukum yang diskriminatif (Discrimination Law). Barda Nawawi Arief, “Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana dalam Pemberantasan Korupsi”, disajikan pada Seminar CLC & FH UNSWAGATI Cirebon, 30 Juli 2005 Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Kencana Prenada Media Group, Jakarta,2008 Absori, Pemikiran Hukum Transendental dalam Konteks Pengembangan Ilmu Hukum di Indonesia, Transendensi Hukum: Prospek Dan Implementasi , Genta Publishing, Yogyakarta, 2017 Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, (Semarang: Badan Penerbit Un


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


 

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

StatCounter

Web Analytics Made Easy - StatCounter

Flag Counter