EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH OLEH GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT DI DAERAH

Esti Nuriani

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH OLEH GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT DI DAERAH

Esti Nuriani

Abstract

Penulisan ini bermaksud untuk mengetahui evaluasi rancangan peraturan daerah oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah dan untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan proses evaluasi rancangan peraturan daerah. Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yang diperoleh melalui peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yang bersumber dari berbagai dokumen resmi seperti buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan lembaga pengadilan. Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa evaluasi rancangan peraturan daerah kabupaten/kota telah dilakukan oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Tetapi pengaturan evaluasi berdasarkan ketentuan dalam peraturan menteri dalam negeri yang mengatur dan menunjuk perangkat daerah provinsi untuk melakukan evaluasi rancangan peraturan daerah tidak tepat. Oleh karena dengan kedudukan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melakukan evaluasi rancangan peraturan daerah tidak memiliki perangkat. Adapun kendala-kendala yang dihadapi dalam proses evaluasi rancangan peraturan daerah oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah adalah terkait dengan waktu evaluasi yang singkat, tidak tersedianya perangkat gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, dan anggaran evaluasi.

Keywords

Evaluasi; Raperda; Gubernur sebagai Wakil Pemerintah

Full Text:

PDF

References

Buku

Abd. Rais Asmar, Kedudukan Gubernur Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Jurisprudentie, Vol. 2 No. 2 Desember 2015

Achmad Ruslan, 2011. Teori dan Panduan Praktik Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, Yogyakarta: Rangkang Education

Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012. Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada

Bagir Manan, 1994. Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan

----------------, 2005, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Yogyakarta: Pusat Studi Hukum

Bahder Johan Nasution, 2013. Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia, Bandung: Mandar Maju

Barda Nawawi Arief, 2003. Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung: Citra Aditya Bakti

Hamzah Halim dan Kemal Redindo Syahrul Putera, 2009. Cara Praktis Menyusun & Merancang Peraturan Daerah, Jakarta: Kencana

Helmy Boemiya, tanpa tahun. Teori Kewenangan dan Sumber-sumber Kewenangan (Atribusi, Delegasi, dan Mandat), Makalah

Imam Soebechi, 2011. Judicial Review Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Bandung, Sinar Grafika

Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi, 2009. Hukum Lembaga Kepresidenan Indonesia, Malang: Alumni

Jazim Hamidi, 2011. Optik Hukum Peraturan Daerah Bermasalah, Jakarta: Prestasi Pustaka

Jazim Hamidi dan Kemilau Mutik, 2011, Legislative Drafting, Yogyakarta: Total Media

Jimly Assihiddiqie, 2004. Perihal Undang-Undang, Jakarta: Rajawali Pers

----------------------, 2006. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan MK RI

Jimly Asshiddiqie dan Safa‟at, M. Ali 2006. Theory Hans Kelsen Tentang Hukum, Jakarta: Sekretariat Jendreral & Kepaniteraan Makamah Konstitusi RI

Josef Riwu Kaho, 1988. Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia, Jakarta : RajaGrafindo Persada

Lukman Hakim, Kewenangan Organ Negara Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, Jurnal Konstitusi Vol. IV No. 1 Juni 2011

Lukman Santoso Az., 2015. Hukum Pemerintahan Daerah, Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Maria Farida, 2007. Ilmu Perundang-Undangan, Yogyakarta: Kanisius

Moh. Mahfud MD, 2010. Politik Hukum di Indonesia, Jakarta: Rajawali Press

M. Nur Sholikin, 2017. Penghapusan Kewenangan Pemerintah Untuk Membatalkan Perda; Momentum Mengefektifkan Pengawasan Preventif dan Pelaksanaan Hak Uji Materil MA: Jurnal Rechtsvinding, Media Pembinaan Hukum Nasional

Muhammad Fauzan, 2006. Hukum Pemerintahan Daerah; Kajian tentang Hubungan Keuangan Antara Pusat dan Daerah, Yogyakarta, UII Press

Ni’Matul Huda, 2012. Hukum Tata Negara Indonesia, Jakarta: Rajawali Pers

Ridwan HR, 2002. Hukum Administrasi Negara, Jakarta : Raja Grafindo Persada

--------------, 2014. Hukum Administasi Negara, Jakarta: Rajawali Pers.

Rozali Abdullah, 2005. Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada

Salim HS dan Erlies Sepetiana Nurbani, 2016. Penerapan teori hukum pada penelitian tesis dan desertasi, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Sirajuddin, dkk., 2016. Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah, Malang: Setara Press

Soerjono Soekanto, 2012. Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia Press

Titik Triwulan, 2010. Pengantar Hukum Tata Usaha Negara Indonesia, Jakarta: Prestasi pustaka

Victor Jusuf Sedubun, Pengawasan Preventif Terhadap Peraturan Daerah Yang Berciri Khas Daerah, Jurnal Komunikasi Hukum, Vol. 1, Nomor 2, Agustus 2015

Yusnani Hasyimzoem, dkk., 2016. Hukum Pemerintahan Daerah, Malang: Inteligensia Media

Muhammad Fauzan, 2006. Hukum Pemerintahan Daerah; Kajian Tentang Hubungan Keuangan Antara Pusat dan Daerah, Yogyakarta: UII Press

Imam Soebechi, 2011. Judicial Review Perda Pajak dan Retribusi Daerah, Bandung : Sinar Grafika

Peraturan Perundang-Undangan

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137 PUU-XIII/2015, tanggal 5 April 2017

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2014

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 105 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Retribusi Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 2017 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2004 tentang Hak Uji Materiil

Website

https://sulteng.antaranews.com/(22-11-2017)

https://id.wikipedia.org/wiki/Evaluasi, (07-02-2018)

http://www.pengertianahli.com/2014/03/pengertian-evaluasi-apa-itu-evaluasi.html (07-02-2018)

"http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/40104/4/Chapter%20II.pdf" (08-02-2018)

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_daerah_di_Indonesia, (08-02-2018)

https://id.wikipedia.org/wiki/Sulawesi_Tengah, (09-02-2018)

www.hukumonline.com/23-04-2018/catatan-berita-pembatalan-perda-bermasalah

www.organ_negara.com/31-05-2018