LEGAL IMPACT OF LAND ACQUISITION FOR  PUBLIC LAND PROCUREMENT DEVELOPMENT

Rosalina Dewi Langelo

LEGAL IMPACT OF LAND ACQUISITION FOR PUBLIC LAND PROCUREMENT DEVELOPMENT

Rosalina Dewi Langelo

Abstract

The process of land acquisition for development for wide-ranging public interest is always carried out with the stages as stipulated in Law Number 2 Year 2012 and its implementing regulations. However, other things with the procurement of small-scale land that can be done by way of sale and purchase, exchange or other means agreed by both parties without going through the stages set forth in the laws and regulations implementation. Article 121 of Presidential Regulation No. 148 of 2015 in paragraph (3) states that small-scale land procurement can be carried out without location determination. In the absence of a location stipulation in small-scale land acquisition resulted in agencies requiring land can not consign or take care of damages in court because one of the conditions set forth in Supreme Court Regulation No. 3 of 2016 to do consignment or nursing in court requires determination location set by governor or mayor / regent

Keywords

legal impact; land procurement; public development

References

Abdurrahman, 1983. Masalah Hak-Hak Atas Tanah dan Pembebasan Tanah di Indonesia, cet. 2, Alumni, Bandung.

Achmad Rubaie, 2007. Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, Bayumedia Publishing, Malang.

G.Kartasapoetra et al.,1985. Hukum Tanah Jaminan UUPA bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah, PT. Rineka Cipta , Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2014. Penelitian Hukum (Edisis Revisi), Prenada Media Group, Jakarta.

Rusmadi Murad, 1997. Administrasi Pertanahan Pelaksanaan dalam Praktek, Mandar Maju, Bandung.

Soedharyo Soimin, 1993. Status Hak Dan Pengadaan Tanah, Sinar Grafika, Jakarta.

Umar Said Sugiharto, et al., 2015. Hukum Pengadaan Tanah (Pengadaan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Umum Pra Dan Pasca Reformasi), Setara Press, Malang.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umuum.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 71 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umuum.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 71 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umuum.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Refbacks

There are currently no refbacks.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

StatCounter

Username
Password
Remember me