STATE’S AUTHORITY RIGHTS OVER LAND IN INDONESIA
Abstract
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Achmad Rubaie, 2007, Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, CV.Bayu Media,Malang
Achmad Sodiki, 2004, Reformasi Hukum Dan Kebijakan Pertanahan Nasional Untuk Menjamin Perlindungan Hak dan Akses Masyarakat Atas Tanah, Malang
Hesti Puspitosari dkk.2012, Filosofi Pelayanan Publik, Setara Press (kelompok Instrans Publishing), Malang
H.Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik, Nuansa, Bandung
H. Mustofa dan Suratman, 2013, Penggunaan Hak Atas Tanah Untuk Industri, Sinar Grafika,Jakarta
H. Salim dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta
Luthfi J. Kurniawan dan Mustafa Lutfi, 2012, Perihal Negara, Hukum & Kebijakan Publik, Setara Press, Malang
Samun Ismaya, 2011, Pengantar Hukum Agraria, Graha Ilmu, Yogyakarta
Samun Ismaya, 2013, Hukum Administrasi Pertanahan, Graha Ilmu, Yogyakarta
S.F. Marbun, 2012, Hukum Administrasi Negara I, FH UII Press, Yogyakarta
Supriadi, 2016, Hukum Agraria, Sinar Grafika, Jakarta
Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Tap MPR Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
Undang-Undang No.25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Terjemahan R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Pradnya Paramita, Jakarta.
Ketetapan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No.63/KEP/M.PAN/2003 tentang pelayanan publik
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2017 Tadulako Law Review
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.