THE LAWFUL CONSEQUENCES OF BIRTH CERTIFICATE ON CHILDREN ABROGATION

Natasya Immanuela Sandjojo

Abstract


Research due to the law on the abrogation of birth certificates against children aims to know the effect of law affecting the child, as well as review of the determination and judgment in court that play a role in the birth certificate abrogation. This research describes the importance of birth certificate because of the low public awareness to perform birth registration. The study uses normative juridical research, which faces legal issues with the process of discovering legal rules, principles, and legal doctrines, with deductive methods, starting from the general thing and then generating specific and legitimate answers. Based on the results of the study, that the abrogation of birth certificate brings great lawful consequences for the child, especially the status and position of the child, as well as the right of alimentation,  which in this study included some examples of determination and court decision about the birth certificate abrogation.


Keywords


Birth Certificate; Birth Certificate Abrogation; Lawful Consequences

Full Text:

PDF

References


Buku

Gosita, A. (1989). Masalah Perlindungan Anak. Jakarta: Akademi Pressindo.

Harahap, Y. (1975). Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 dan peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Medan: Zahir.

Harahap, Y. (2005). Hukum Acara Perdata. Jakarta : Sinar Grafika.

Makarao, Moh. Taufik. (2004). Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata, Jakarta: Rineka Cipta.

Marzuki, Peter Mahmud. (2010). Penelitian Hukum Cetakan ke VI, Jakarta: Kencana.

Muladi, H. (2005). Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep, dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat. Bandung: Refika Aditama.

Satrio, Juswito. (1999). Hukum Pribadi Bagian I (persoon Alamiah). Bandung:Citra Aditya Bakti.

Satrio, Juswito.(2000). Hukum Keluarga Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang. Bandung:Citra Aditya Adi.

Setiawan. (1992), Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata. Bandung:Alumni.

Situmorang, Victor M. dan Cormentyna Sitanggang. (1991). Aspek Hukum Akta Catatan Sipil Di Indonesia. Jakarta:Sinar Grafika.

Tutik, Titik Triwulan. (2006). Pengantar Hukum Perdata. Jakarta:Prestasi Pustaka.

Volmar. (1989).Pengantar Studi Hukum Perdata Jilid I. Jakarta:Rajawali

Waluyadi.(2009). Hukum Perlindungan Anak. Bandung:Mandar Maju.

Hasil Penelitian / Tugas Akhir

Daly Erni.(1999) Kajian Implementasi Peraturan Perundang-undangan Dalam Hal Pembuatan Akta Kelahiran, Laporan Penelitian, Depok

 Jurnal

Agen.(2015) 'Pelaksanaan Kewajiban Pemeliharaan Anak (alimentasi) Oleh Orang Tua Pasca Putusan Perceraian di Kabupaten Rokan Hilir' JOM Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. II No. 1, Februari.

Djumikasih. (2013). 'Implikasi Yuridis Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Akta Kelahiran Anak Luar Kawin', Jurnal Arena Hukum Universitasi Brawijaya, Vol.6 No.2, Agustus.

Trias Palupi Kurnianingrum. (2014). 'Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No 18/PUU-XI/2013 Terhadap Penerbitan Akta Kelahiran' Jurnal Ilmiah Hukum Negara Hukum SETJEN DPR RI, Vol.5 no.1.

Rachmadi Usman.(2014)., 'Prinsip Tanggung Jawab Orangtua Biologis Terhadap Anak Di Luar Perkawinan', Jurnal Konstitusi, Vol.11 no.1.

Sasmiar.(2012). 'Kedudukan Hukum Anak Tidak Sah Sebelum Dan Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010', Jurnal Ilmu Hukum Universitas Jambi, Vol.3 No.1, September.

 Internet

Davit Setyawan, 'Pemenuhan Hak Atas Akta Kelahiran Merupakan Bagian Dari Hak Sipil Yang Harus Dilindungi Konstitusi'                      <http://www.kpai.go.id/artikel/pemenuhan-hak-anak-atas-akta-kelahiran-merupakan-bagian-dari-hak-sipil-yang-harus-dilindungi-konstitusi> diakses tanggal 15 Agustus 2017

Kamus Besar Bahasa Indonesia, 'batal', https://kbbi.web.id/batal , diakses pada tanggal 28 September 2017

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia.(2017), 'Kemenko PMK Dorong Agenda Prioritas Kepemilikan Akta Kelahiran', Siaran Pers Nomor : 28/HumanPMK/III/2017 <https://www.kemenkopmk.go.id/sites/default/files/pengumuman/28%20Siaran%20Pers%20Kemenko%20PMK%20Dorong%20Kepemilikan%20Akta%20Kelahiran.pdf> , diakses pada tanggal 7 Oktober 2017

Suara Pembaharuan, Hampir 20 Juta Anak Indonesia Belum Memiliki Akte Kelahiran, http://sp.beritasatu.com/home/hampir-20-juta-anak-indonesia-belum-miliki-akte-kelahiran/118592, diakses tanggal 25 Agustus 2017 jam 12.20 WIB

 Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 3886

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237 dan Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Pencatatan Perkawinan dan Status Hukum Anak Yang Dilahirkan Dari Perkawinan Yang Tidak Tercatatat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Pasal 32 ayat (2)




DOI: http://dx.doi.org/10.22487/j25272985.2017.v2.i2.8949

Refbacks

  • There are currently no refbacks.




Talrev Visitor

 

 Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.