THE POSITION OF STATE RESPONSIBILITY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION BY CORPORATE : The Legal Studies of Implementation Paradigm Polluter Pay Principle in Environmental Law Enforcement in Indonesia
Abstract
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Amiruddin A. Dajaan Imami, Hukum Penataan Ruang Pesisir: Harmonisasi dalam Pembangunan Berkelanjutan. Bandung: Logoz Publishing, 2014.
Bruce Mitchell, B. Setiawan, dan Dwita Hadi Rahmi, Pengelolaan Sumberdaya dan Lingkungan, Gadjah Mada University Press, Cetakan Kedua, 2003.
C.T.S Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, 1989
Huala Adolf, Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional, Edisi Revisi, Cetakan Ketiga, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002
Kuhn, Thomas S, the Structure of Scientific Revolutions, Second Edition, Enlarged, Volumes II, Foundations of the Unity of Science Volume II, and I Number 2.
M. Daud Silalahi, Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, Alumni, 2001
Moh. Soerjani, Rofiq Ahmad, Rozy Munir (Ed), Lingkungan: Sumberdaya Alam dan Kependudukan dalam pembangunan, UI Press, 1987
Munadjat Danusaputro, Hukum Lingkungan: Buku I Umum, Putra A. Bardin, Cetakan Ketiga, 2001.
Sidharta (Ed), Mochtar Kusuma-Atmadja dan Teori Hukum Pembangunan: Eksistensi dan Implikasi, Episteme Institute dan Huma
Soemarwoto, Atur Diri Sendiri: Otto Paradigma Baru Pengelolaan Lingkungan Hidup, Gadjah Mada University Press, Cetakan ketiga, 2004.
Sunaryati Hartono, Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional, PT Alumni Bandung: 1991
Yayat Suharyat, Hubungan Antara Sikap, Minat Dan Perilaku Manusia, REGION Volume I. No. 3. September 2009,
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Baku Mutu Air Limbah
SUMBER LAINNYA
Ecep Sukirman, Pikiran Rakyat, Kasus Pencemaran Lingkungan di Rancaekek Picu Konflik Sosial, dalam http://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya
Kompas, Evaluasi, 10 Tahun Kasus Lapindo, dalam http://regional.kompas.com/read/2016/04/26/15050011/Evaluasi.10.Tahun.Kasus.Lapindo
Republika, Perbaiki Aturan Kantong Plastik Berbayar dalam http://www.republika.co.id/berita/koran/opini-koran/16/03/05/o3k4la1-perbaiki-aturan-kantong-plastik-berbayar
Rio Declaration on Environment and development, The United Nations Conference on Environment and Development
Tempo, Kasus Lapindo, Duit Negara Rp. 10 T, Ical 3.8 T dalam http://m.tempo.co/read/news/2014/12/19/078629771/kasus-lapindo-duit-negara-rp-10-t-ical-rp-3-8-t
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2016 Tadulako Law Review

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.