GRATIFICATION GRANT REPORTING AS A REASON TO ABOLISH PROSECUTION
Abstract
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Books: Hamzah, Andi. Asas-Asas Hukum Pidana (Jakarta: Rineka Cipta, 2014). Hamzah, Andi. Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005. Hartanti, Evi, Tindak Pidana Korupsi, Jakarta: Sinar Grafika, 2005. Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011). Tim Redaksi Fokus media, Himpunan peraturan Perundang- Undangan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Bandung: Fokusmedia, 2008. Articles: Fauziyah, Nur Laeli. Penghapusan Pidana Bagi Pejabat Negara atau Penerima Gratifikasi, Jurnal Hukum Islam, Vol. 1, N0 1, Juni 2015. Laksana, Andi Wijaya. Tinjauan Mengenai Gratifikasi Pelayanan Seks, Jurnal Hukum, Vol. XXX. No. 2, Desember 2014. Lubis, Fitria dan Syawal Amry Siregar, Analisis Penghapusan Pidana Terhadap Perbuatan Menghilangkan Nyawa Orang Lain Karena Alasan Adanya Daya Paksa (OVERMACHT), Jurnal Retentrum, Volume.1 No. 02, Februari Tahun 2020. Mandasari Saragih, Yasmirah, S.H., M.H., Problematika Gratifikasi Dalam Sistem Pembuktian Tindak Pidana Korupsi (Analsis Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 JO Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi), Jurnal Hukum FH UNPAB Vol. 5 No. 5, Oktober 2017. Mauliddar, Nur, Mohd. Din, Yanis Rinaldi, Gratifikasi Sebagai Tindak Pidana Korupsi Terkait Adanya Laporan Penerima Gratifikasi, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 19, No. 1, April, 2017. Rudi H B, Lastiar, Nyoman Serikat Putra Jaya, Budi Wisaksono, Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Tentang Penerimaan Gratifikasi DalamTindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor 7 / PID. SUS-TPK / 2015 / PN DPS.), Diponegoro Law Jorrnal, Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016. Syafira, Nadya. Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Menerima Gratifikasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jurnal Hukum, Vol. II. No. 2, Maret 2015. Teguh, Sulistia dan Zurnetti Aria, Sistem Pembuktian Gratifikasi dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi, Kanun Jurnal Hukum, Nomor 42 Tahun XIV, Agustus 2005. Yusrifar, Hapusnya Kewenangan Menuntut dan Mempidanakan (Studi Perbandingan Antara KUHP Dan Hukum Islam) Skripsi: Fakultas Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar,2017. Law: Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Website http://www.kpk.go.id/id/layanan- publik/gratifikasi/mengenai- gratifikasi, https://www.kpk.go.id/images/pdf/kajian- implementasi-pasal-gratifikasi- KPK2019-preview.pdf
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2022 Tadulako Law Review
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.